LAMPUNG, iNewsWayKanan.id - Menkopolhukam RI, Mahfud MD resmi menyatakan mundur dari Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (31/1/2024). Hal itu disampaikan Mahfud ditengah safari politiknya sebagai Cawapres nomor urut 3 ke wilayah Lampung.
"Saudara saudara sekalian saat ini saya berada di Pura Ulondano, Lampung. Pura yang berada di tengah danau Tirtagangga, Lampung Tengah. Hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang siang malam muncul sejak tanggal 23 Januari saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa membenarkan pak Ganjar Pranowo bahwa Paslon itu supaya mundur termasuk pak Mahfud," kata Mahfud secara virtual.
“Saya juga telah mengemas seluruh barang pribadi, dan telah siap keluar dari rumah dinas dan melepaskan seluruh fasilitas negara,” tambahnya.
Sebelumnya, Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya akan mundur dari jabatan Menkopolhukam, tapi akan mengumumkannya pada waktu yang tepat.
"Nunggu momentum pokoknya momentum itu ada di saya di Pak Jokowi dan teman-teman saya," kata Mahfud MD usai menghadiri Halaqoh Kebangsaan di Ponpes Al Hijaz Karawang, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024.
Mahfud mengatakan bahwa beberapa pihak memang sudah menyarankannya untuk mundur dari kabinet Jokowi. Profesor hukum asal Madura ini juga menegaskan bahwa dirinya bersedia mundur, tapi waktunya belum mau dibuka ke publik.
Hanya saja Mahfud menyebut bahwa sebelum Oktober 2024, dirinya sudah harus mundur dari kabinet. Pasalnya masa jabatan Presiden Jokowi dan Wapres KH. Ma'ruf Amin berakhir pada 20 Oktober 2024.
"Bisa secepatnya, bisa selambatnya yang jelas sebelum Oktober (2024) saya harus sudah mundur kan gitu," jelas Mahfud MD.
Sebelumnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mengaku telah berbincang dengan Mahfud dan menyarankan agar pasangannya mundur dari jabatan tersebut.
"Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah," kata Ganjar saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa 23 Januari 2024.
Menurutnya, bakal terdapat potensi konflik kepentingan saat seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati hingga wali kota. Saran itu juga disampaikan pada Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
Pasalnya, terdapat pula informasi yang beredar jika akun medsos Kemhan dipakai untuk berkampanye atas paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal, hal itu bisa menimbulkan potensi conflict of interest.
"Ketika keputusannya tidak, dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest, kami berdiskusi dengan pak Mahfud soal ini, itu ada potensinya loh, kita mesti hati-hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas. itu saja," kata Ganjar.
Editor : Yuswantoro
Artikel Terkait
