Perkara Mafia Tanah yang dijadikan sebagai target operasi satgas anti mafia tanah tahun 2023 bermula ketika Pelapor membutuhkan modal usaha untuk melakukan pengembangan usaha warung miliknya dan mengajukan pinjaman kepada lembaga pemberi pinjaman (Bank) dan setelah dilakukan survey dan akan disetujui, tidak dapat diproses selanjutnya dikarenakan sertifikat hak milik nomor 3xxx milik Pelapor, yang disimpan di dalam rumah, belum terjadi peralihan hak milik, dan objek tanah dikuasai oleh Pelapor sejak 2010, dengan didirikan bangunan rumah tinggal dan usaha warung sampai dengan saat ini, telah terjadi peralihan dari Tersangka P (peran figur) yang berpura-pura sebagai Pelapor seolah-olah menjual kepada tersangka U dan dibantu oleh Tersangka W dengan menggunakan blanko sertifikat hak milik nomor 3xxx yang berbeda dengan milik Pelapor namun Alas Hak yang terdapat di Kantor ATR/BPN Kota Bandar Lampung adalah milik Pelapor. Atas perbuatan tersebut Pelapor dirugikan dengan tidak dapat dilakukan perbuatan hukum terhadap objek tanah miliknya tersebut.
Terhadap peristiwa tersebut Polda Lampung telah menetapkan 3 (tiga) Tersangka yaitu U sebagai pembeli, P sebagai penjual dan W sebagai pemberi bantuan kejahatan dengan Pasal yang diterapkan adalah Pasal 263 KUHP atau Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP Juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman maksimal 8 (delapan) tahun Penjara.
Selanjutnya terhadap penyelesaian tindak pidana pertanahan target tambahan yang merupakan asistensi perkara Polresta bandar Lampung.
Editor : Yuswantoro
Artikel Terkait
