Terkait Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Wanita Penyandang Disabilitas, Kemensos RI Datangi Korban

LAMPUNG TIMUR, iNewsWayKanan.id - Kementrian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) datang ke Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, pada Sabtu (4/2/2023).

Kedatangan Kemensos RI tersebut terkait perkara kasus pelecehan seksual terhadap seorang wanita yang menyandang disabilitas intelektual yang terjadi di Kecamatan Pekalongan yang berhasil diungkap Polres Lampung Timur pada Selasa (31/1/2023) lalu.

Baca Juga

Berkat Laporan Masyarakat, Polisi Berhasil Gerebek Judi Sabung Ayam di Gedung Dalem

Kapolres Lampung Timur Polda Lampung AKBP Zaky Alkazar Nasution melalui Kasat Reskrim Iptu Johanes Erwin Parlindungan Sihombing diwakilan oleh Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ipda Winda Seftriani hadir dan mendampingi.

"Hari ini kami mendampingi dari Kemensos RI yang dalam hal ini berkoordinasi terkait kasus pelecehan yang terjadi sebelumnya," ujarnya.

Diketahui kedatangan dari Kemensos RI sejumlah 3 orang atas perintah langsung dari Menteri Sosial (Mensos) Ir. Hj. Tria Rismaharini yakni Diah Rini Lesmawati selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda, Esra Pelita Tambunan selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama dan Yunita Angraini selaku Bendahara.

Baca Juga

Apes! Pulang dari Bermain Badminton, Rumah Seorang Warga Lamtim Dibobol Maling

"Mensos sendiri memerintahkan kami untuk turun langsung kepada perkara ini karena sempat viral di media sosial dengan hastag #burisma," ucap Diah.

Hasil dari pendampingan yang dilakukan oleh Polres Lampung Timur yakni mulai dari Mensos disampaikan agar dalam keterangan Dokter Jiwa dilengkapi dengan keterangan bahwa korban sebagai penyandang disabilitas intelektual dan disabilitas mental.

Selain daripada Kemensos RI, juga diberikan bentuk kepedulian baik dari Dinas Sosial Lampung, Dinas Sosial DKI dan Dinas Sosial Bandung.

Baca Juga

Aktivitas Judi Koprok di Lamtim Dibongkar, Beberapa Warga Tak Berkutik Digelandang ke Kantor Polisi

"Kemensos RI juga menyampaikan bahwa Mensos meminta agar pelaku dapat dijerat hukum seberat-beratnya," pungkas Kanit PPA.

Editor : Efan Febrianto