Sejalan dengan itu, pemerintah daerah kiranya juga bisa seger mengatur dan menata secara efektif dan bijak akan keberadaan tenaga honorer di sekolah, baik negeri maupun swasta. Perlu ada aturan yang tegas dengan pengawasan yang konsisten dan efektif.
"Kita khawatir dengan adanya peluang honorer untuk menjadi ASN/P3K maka jumlah honorer di sekolah sekolah kembali membludak, banyak guru honorer baru yang tidak jelas mekanisme rekruitmenya. Masyarakat perlu secara cerdas dan konsisten untuk membantu melakukan pengawasan di lapangan," ungkapnya.
Dari informasi yang dihimpun, pada Senin kemarin (15/01/2024), ratusan Guru Honorer di Way Kanan dari 15 Kecamatan yang yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) dipimpin ketuanya Hendra Lesmana, ramai ramai mendatangi kantor BKPSDM Way kanan.
Diketahui bahwa kedatangan mereka, selain mengeluhkan nasib mereka yang tidak kunjung diangkat jadi ASN atau PPPK, sehingga mereka menyampaikan aspirasi meminta Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk membuka Formasi Sebanyak banyaknya pada seleksi ASN, PPPK Guru Tahun 2024.
Editor : Yuswantoro
Artikel Terkait
