Ia mengajak semua pihak merenungi, politik uang atau yang biasa disebut KPK sebagai korupsi elektoral bisa merugikan demokrasi. Politik uang secara signifikan mempengaruhi tingginya angka korupsi di kalangan elite politik, “Praktik korupsi menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan, bahkan masyarakat mempertanyakan benarkah demokrasi membawa kemakmuran. Karena pembangunan terhambat dengan praktik korupsi,” tegasnya.
Pascapemilu 2024, KH Chriswanto menekankan konsolidasi berbagai pihak yang bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Saat kompetisi berlalu, dan pemenang sudah ditentukan, menurut KH Chriswanto semuanya harus menerima dengan lapang. Langkah selanjutnya, energi diarahkan untuk kembali membangun negara.
Perbedaan pasti ada, untuk itu ia meminta pemenang Pilpres dan Pileg melaksanakan program kerjanya. Dalam alam demokrasi perbedaan bisa menjadi energi positif, karena oposisi sekalipun bernilai positif bila memberi masukan-masukan yang membangun, “Oposisi harus didudukkan sesuai porsinya yakni mengawal proses pembangunan dan memberi saran bahkan kritik, agar pembangunan tepat sasaran. Dalam oposisi pun harus fair bila pemerintah memang berhasil dalam melaksanakan programnya,” tutur KH Chriswanto.
Demokrasi yang bernilai Pancasila, bukanlah demokrasi yang asal hujat dan kritik, serta tidak memberi ruang dalam mengapresiasi kebaikan pemerintah, “Pancasila bukan sekadar ideologi negara tapi sila-silanya merupakan way of life, dalam berbangsa dan bernegara. Bila elite politik hanya bisa menyalahkan, maka semangat gotong-royong dalam Pancasila otomatis telah hilang,” ujar KH Chriswanto yang pernah menjadi politisi Golkar Jawa Timur itu.
Editor : Yuswantoro
Artikel Terkait
