"Keberadaan polisi hutan sebagai pelindung hutan agar jumlah dan kemampuannya ditingkatkan seiring dengan kebutuhan hutan Kutai Kartanegara yang luas," imbuhnya.
"Kedua, terkait dengan dana penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang masuk ke pemerintah pusat tapi tidak dibagi dengan pemerintah daerah, seharusnya juknis untuk hal ini segera tersedia," tegasnya.
Lebih lanjut, Senator asal Kalimantan Timur tersebut juga menekankan bahwa pentingnya pendidikan bagi sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara.
" Agar memanfaatkan beragam kesempatan pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi bahkan ketersediaan beasiswa baik dari pemerintah maupun yayasan pendidikan, agar dapat menjadi tuan rumah saat Ibu Kota Negara berkegiatan dalam waktu tidak lama lagi”, pungkasnya.
Pada bagian penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Mini Farida merespon bahwa secara bertahap rekrutmen kepada masyarakat setempat kawasan hutan untuk disekolahkan pada Sekolah Hutan dilakukan, "agar segera mengisi kebutuhan atas jumlah dan kualitas Polisi Hutan tidak hanya untuk wilayah Kutai Kartanegara atau Kalimantan Tiimur, tapi seluruh wilayah RI," katanya.
Dari Kementerian Pertanian Dr. Prayudi Syamsuri memberikan respons atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mendukung program Perhutanan Sosial, katanya “kepada masyarakat diberikan kemudahan mengelola hutan dengan syarat memiliki surat tanda daftar perkebunan (STDP)," tegasnya.
Kunjungan Kerja Komite II DPD RI di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur juga turut dihadiri oleh Anggota Komite II DPD RI, yaitu Ir. Namto Roba, (Maluku Utara), Fahira Idris (D.K.I Jakarta), H. Asep Hidayat, (Jawa Barat), Angelius Wake Kako, (NTT), Dr. Drs. Marthin Billa, (Kalimantan Utara), Adilla Azis (Jawa Timur).
Bambang Santoso (Bali), Achmad Sukisman Azmy, (NTB), Ir. Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P. (Sulawesi Utara), Andri Prayoga Putra Singkarru, (Sulawesi Barat), Mamberob Y. Rumakiek (Papua Barat), Haripinto Tanuwidjaja (Kepulauan Bangka Belitung), Dr. Intsiawati Ayus, (Riau), Denty Eka Widi Pratiwi, (Jawa Tengah), dan Anna Latuconsina, (Maluku).
Editor : Yuswantoro