Korupsi ADD dan DD, Mantan Kepalo Tiyuh di Tubaba Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara

TULANG BAWANG BARAT, iNewsWayKanan.id-Setelah melakukan pemeriksaan berulang kali, akhirnya Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat menetapkan tiga orang tersangka kasus tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Tiyuh Tirta Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Ketiga tersangka itu yakni SS, mantan Kepala Tiyuh, MR selaku juru tulis atau sekertaris Desa dan MY Bendaharanya.

Baca Juga

Polisi Lakukan Olah TKP Sopir Truk kontainer Diduga Meninggal dalam Truk di Tubaba

Sri Haryanto Kepala Kejari didampingi Risky Fany Ardhiansyah Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) dan Dodi Kepala Seksi Intel (Kastel) mengatakan ketiganya ditetapkan tersangka korupsi DD dan ADD setelah terbukti melakukan penyelewengan anggaran tersebut hingga mencapai Rp307.521.000.

"Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Inspektorat ditemukan kerugian kurang lebih sebesar Rp307.521.000," kata Sri Haryanto melalui press rilisnya pada awak media. pada Senin (17/07/2023).

Dia juga mengatakan, dari ratusan juta korupsi tersebut, mereka sempat melakukan pengembalian, namun hingga batas waktu ditentukan berakhir ketiganya belum sepenuhnya memulangkan kerugian negara tersebut. 

Baca Juga

Pelaku Persetubuhan Anak di Bawah Umur Berhasil Diamakan Polisi di Tubaba

"Masih terdapat sisa kerugian negara yang belum dikembalikan sebesar Rp94.921.000," jelasnya. 

Selain itu, menurut Sri Haryanto korupsi yang dilakukan ketika tersangka ini sudah terjadi selama 3 tahun anggaran. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya mereka terancam hukuman kurungan penjara paling lama 20 tahun.

"Dugaan korupsi DD dan ADD tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021. Mereka dijerat Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dengan ancaman Pidana Penjara maksimal 20 Tahun, denda paling banyak Rp1000.000.0000," tandas Kajari. 

Editor : Yuswantoro