Dinas Perindag Way Kanan Tanggapi Informasi Kelangkaan Gas Melon, Ini Langkah dan Imbauannya

WAYKANAN, inewsWayKanan.id - Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Kabupaten Way Kanan memberikan tanggapan perihal informasi kelangkaan Gas LPG 3 Kilogram (Gas Melon), di Kecamatan Blambangan Umpu dan kabupaten Way Kanan umumnya, Minggu (23/2/2025).
"Terkait isu Kelangkaan Gas LPG 3 kg di Kecamatan Blambangan Umpu dan Kabupaten Way Kanan umumnya, dapat kami jelaskan sebagai berikut. "
"Kejadian ini bermula dari adanya Kebijakan Kementrian ESDM, memberlakukan bawa efektif tanggal 01 Februari 2025, Penyaluran Gas LPG 3 KG, tidak boleh lagi melalui Warung atau Pengecer, sehingga berdampak pada kosongnya LPG tabung 3Kg di Warung atau pengecer dimana masyarakat biasa membeli LPG Tabung 3Kg, " ungkap Kepala Dinas (Kadis) Perindag Edi Suprianto.
Lebih lanjut Kadis Edi menerangkan, setelah menjadi isu Nasional, maka pada tanggal 03 Februari 2025, Pemerintah mengeluarkan kebijakan memperbolehkan lagi Pengecer untuk Menjual Gas LPG 3 kg yang di ambil atau dibeli dari Pangkalan dengan Syarat bahwa Pengecer Harus didaftarkan Oleh Pangkalan ke Sistem Aplikasi MAP untuk Menjadi Sub Pangkalan, dengan membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Membuat Nomor Induk Berusaha ( NIB ) dn Kode 47772 yaitu Pedagang Eceran Gas LPG 3 Kg.
Maka menurutnya, langkah yang diambil Dinas Perindag adalah melakukan kordinasi dengan pihak agen agen dan pangkalan setempat.
" Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan telah melakukan koordinasi dengan pihak agen dan pangkalan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi LPG berjalan sesuai ketentuan."
" Kami juga berkomunikasi dengan Pertamina guna memastikan pasokan LPG tetap mencukupi kebutuhan masyarakat serta mengidentifikasi kemungkinan adanya kendala dalam distribusi, " ujarnya.
Kadis Perindag menghimbau Pangkalan LPG untuk mendaftarkan Pengecer ke Sistem Aplikasi MAP untuk Menjadi Sub Pangkalan, dengan membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Membuat Nomor Induk Berusaha ( NIB ) dn Kode 47772 yaitu Pedagang Eceran Gas LPG 3 Kg paling lambat 30 April 2025 untuk menghindari sanksi di blokir otomatis by system.
"Kami juga mengimbau masyarakat, untuk membeli LPG di pangkalan resmi, dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan dan tidak melakukan pembelian berlebih, yang dapat mengganggu ketersediaan bagi warga lainnya, " pungkasnya.
Editor : Yuswantoro